Madiun, ReportaseTimes – Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun mendapat kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam rangka melaksanakan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
Dalam kunjungannya, Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan penilaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
“Penilaian meliputi pemenuhan standar pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi, sarana dan prasarana, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Rully Handayani, S.H., M.Kn., beserta jajaran menyambut baik kunjungan dan pelaksanaan penilaian tersebut.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk melakukan evaluasi sekaligus memperoleh masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pelaksanaan penilaian oleh Ombudsman RI diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan maladministrasi serta mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas dan terpercaya,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun terus berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ayo dukung Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
