Magetan, ReportaseTimes – Bantuan Pangan (Bapang) periode Oktober, November, dan Desember 2026 telah disalurkan Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo Jawa Timur.
Berdasarkan data dari Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo, untuk penyaluran Bapang berupa beras bagi masyarakat penerima di Kabupaten Magetan sebanyak 81.755 PBP (Penerima Bantuan Pangan). Total kuantum beras yang disiapkan sendiri mencapai 2.452.650 kilogram atau setara 2.452,65 ton.
Penyaluran Bapang di wilayah Kabupaten Magetan sendiri dijadwalkan mulai 16 hingga 20 November 2026, dengan pelaksanaan secara bertahap di sejumlah desa dan kelurahan.
Willy Adi Purba, Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo menjelaskan, program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya di tengah kebutuhan ekonomi rumah tangga.
“Keberhasilan penyaluran bapang untuk 3 bulan hingga akhir tahun ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan berbagai pihak. Harapannya bapang ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, yang telah ikut mendukung dan menyukseskan program penyaluran bantuan pangan ini,” ucap Willy, Selasa (17/11/2026).
Sebagai pimpinan baru, Willy Adi Purba juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Magetan agar penyaluran bapang ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Monev tersebut menjadi bagian penting untuk kita memastikan proses pendistribusian berjalan dengan lancar, tepat sasaran, serta bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan data penerima,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut, Desa Tanjungsepreh tercatat memiliki 347 PBP dan Desa Pingkuk sebanyak 715 PBP.
“Melalui program ini, Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo berharap penyaluran bapang ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh unsur terkait dalam menjaga ketahanan pangan,” akhirnya.







