Semarang, ReportaseTimes – Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri terkait mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPPD-BPHTB) dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan data perpajakan telah dilaksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun di Semarang Jawa Tengah yang berlangsung selama 2 hari mulai 13 dan 14 November 2026.
FGD ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dalam menyamakan pemahaman serta membangun koordinasi antarinstansi terkait implementasi Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01A/11112026 dan Nomor 900.1.13.1/57821/SJ. Surat Edaran Bersama tersebut mengatur mekanisme penerimaan setoran dan penelitian SSPD-BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah, sekaligus mendorong integrasi data pertanahan dan data perpajakan.
Dalam FGD kali ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Rully Handayani, S.H., M.Kn., turut menjadi narasumber dan menyampaikan materi dari perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan, khususnya mengenai keterkaitan proses pendaftaran tanah dengan pemenuhan kewajiban BPHTB serta pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan.
“Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan pemahaman teknis mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan, sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, integrasi data pertanahan dan data perpajakan diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, transparansi, serta optimalisasi pelayanan publik.
Partisipasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebagai narasumber dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan dan perpajakan yang semakin terintegrasi.
“Melalui koordinasi dan penguatan pemahaman lintas sektor, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.







