Kemandirian Fiskal Menguat, Wabup Beky Sambut Positif Ketuk Palu Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar

Blitar, ReportaseTimes – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan strategis ini menjadi pijakan baru dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendongkrak kapasitas keuangan daerah guna menopang laju pembangunan.

Persetujuan tersebut diketuk dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kanigoro, pada Jumat (20/11/2026) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, dan dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Khusna Lindarti, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota dewan.

Mewakili Pemkab Blitar saat menyampaikan pendapat akhir, Wabup Beky memberikan apresiasi tinggi atas tercapainya mufakat antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan bahwa upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aturan baru ini wajib diimbangi dengan kepekaan terhadap kondisi ekonomi warga serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

“Melalui proses pembahasan dan penyempurnaan antara DPRD dan pemda, hasil pembahasan Ranperda ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola pajak dan retribusi daerah yang lebih baik. Maka, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi perda,” ujar Wabup Beky di hadapan peserta sidang.

Beky berharap payung hukum yang baru disepakati ini dapat segera dieksekusi secara maksimal. Menurutnya, peningkatan PAD harus berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar.

“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif harus efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Borong Penghargaan Tingkat Provinsi

Dalam momentum yang sama, Wabup Beky turut mengapresiasi sederet prestasi membanggakan yang baru saja ditorehkan Kabupaten Blitar di tingkat Jawa Timur. Daerah ini sukses memboyong sejumlah penghargaan bergengsi, terutama pada sektor pengelolaan keuangan daerah dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Tak hanya unggul di sektor fiskal, Kabupaten Blitar juga mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos. Kedua penghargaan tersebut diraih pada kategori penguatan kesejahteraan gender dalam mendorong pembangunan ketahanan pangan serta kesetaraan gender.

“Capaian tersebut bukan hanya sekadar kebanggaan, tetapi juga bukti nyata dari hasil sinergi, kolaborasi, dan kerja sama seluruh elemen pemerintah dengan dukungan penuh DPRD serta masyarakat Blitar,” jelas Beky.

Menutup penyampaiannya, orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini kembali berterima kasih atas soliditas yang terbangun selama proses penyusunan regulasi berlangsung.

“Pemerintah Kabupaten Blitar berharap, semoga apa yang telah kita sepakati bersama malam hari ini memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *