Magetan, ReportaseTimes — Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, Inspektorat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan kegiatan Expose dan Monitoring Evaluasi (Monev) Implementasi Zona Integritas (ZI) yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jumat (4/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kegiatan tersebut, tim Inspektorat mengevaluasi capaian dan progres implementasi enam area perubahan, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Jany Danny Assa, S.T., M.Sc., QRMP, menyampaikan paparan mengenai komitmen dan langkah nyata yang telah dilakukan seluruh jajaran dalam membangun Zona Integritas.
“Dalam membangun Zona Integritas di jajaran Kantor Pertanahan Magetan kita berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan, penguatan integritas internal, serta peningkatan kepuasan masyarakat,” jelasnya. Jumat (4/7/2025)
Sementara itu, Tim Inspektorat memberikan apresiasi atas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Namun demikian, beberapa catatan strategis juga kita sampaikan sebagai bahan perbaikan dan penguatan kedepannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Expose dan Monev ini ditutup dengan dialog interaktif antara tim Inspektorat dan seluruh unit kerja Kantor Pertanahan Magetan guna menggali lebih dalam praktik baik yang telah diterapkan, sekaligus menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi ZI.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan semakin mantap dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
