Blitar, ReportaseTimes – Akhir-akhir ini publik Kota Blitar disuguhi tontonan yang terasa ganjil sebuah “drama kepemimpinan” yang dipertontonkan di ruang publik. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, memilih bersepeda ke kantor dengan narasi efisiensi.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba tampil dengan gaya berbeda : menumpang becak listrik, dengan dalih memberdayakan abang becak penerima bantuan pemerintah pusat.
Sekilas, langkah ini tampak sederhana, bahkan simpatik. Namun di tengah riuhnya sorotan media dan jagat maya, publik mulai bertanya : ini murni efisiensi atau sekadar panggung pencitraan?
Masyarakat hari ini bukan lagi penonton pasif. Mereka cerdas membaca simbol, peka menangkap arah, dan kritis menilai substansi. Yang dibutuhkan bukan sekadar gestur sederhana yang dikemas dramatis, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Persoalan mendasar di Kota Blitar masih menunggu sentuhan serius: nasib tenaga outsourcing, peluang kerja yang kian sempit, kualitas pelayanan kesehatan, hingga tata kelola rumah sakit yang ideal.
Belum lagi sektor pendidikan yang masih dibayangi potensi pungutan liar, serta infrastruktur yang belum terselesaikan seperti proyek jembatan di Jalan Gotong Royong yang hingga kini mangkrak tanpa kejelasan.
Dalam kondisi seperti ini, publik tentu berharap kehadiran pemimpin bukan sekadar simbolik. Kepemimpinan seharusnya menghadirkan arah, ketegasan, dan konsistensi pelayanan.
Efisiensi memang penting, namun harus diletakkan dalam kerangka yang utuh. Bukan hanya soal mengurangi penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga menyentuh keseluruhan belanja operasional yang bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah bukan tanpa alasan. Mobil dinas, rumah jabatan, dan sarana pendukung lainnya disediakan untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja.
Jika penggunaan simbol efisiensi justru berpotensi menghambat kinerja pelayanan publik, maka esensinya patut dipertanyakan.
Berangkat ke kantor dengan sepeda atau becak bukanlah masalah, selama dilakukan secara proporsional. Misalnya dalam momen tertentu sebagai simbol kampanye gaya hidup sehat atau kepedulian sosial.
Namun jika dilakukan secara rutin dan dipertontonkan secara berlebihan, maka publik wajar menilai hal itu sebagai bagian dari pencitraan.
Yang lebih penting dari semua itu adalah realisasi janji politik. Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan bahkan jika 40 persen saja terealisasi dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesungguhan.
Kota Blitar tidak membutuhkan pemimpin yang berlomba menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja dalam senyap namun terasa dampaknya. Bukan yang sibuk membangun citra, tetapi yang fokus membangun kota.
Ketidakharmonisan yang tersirat di antara dua pucuk pimpinan ini pun menjadi catatan tersendiri. Publik tentu berharap keduanya dapat kembali berjalan seiring, meninggalkan ego dan panggung masing-masing, demi satu tujuan : pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, tetapi bagaimana mampu menyelesaikan persoalan nyata di belakang layar.
Sudah saatnya energi difokuskan bukan untuk saling mengungguli dalam pencitraan, melainkan untuk berkolaborasi membangun Kota Blitar yang bermartabat, berdaulat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
