Blitar, ReportaseTimes – Upaya memperkuat kemandirian fiskal sekaligus merampingkan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar resmi memberikan persetujuan akhir terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam sidang paripurna di Graha Paripurna, Komplek Kantor DPRD, Kanigoro, Jumat (20/11/2026) malam.
Kedua regulasi yang telah disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu meliputi Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Digitalisasi Pajak Tanpa Membebani Usaha Kecil
Dalam laporan akhirnya, Panitia Khusus (Pansus) II yang diketuai Suwito melalui juru bicaranya, Ismail Namsa, memastikan kedua draf regulasi tersebut telah tuntas melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Dalam Negeri.
Pada sektor pendapatan, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dirancang untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah utamanya bertumpu pada pemutakhiran basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengawasan yang lebih ketat.
Meski menargetkan peningkatan kas daerah, Pansus II memberikan catatan keras agar penyesuaian tarif tetap berpihak pada masyarakat kecil dan diimbangi dengan perbaikan layanan publik.
“Penyesuaian tarif pajak dan retribusi diminta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, melindungi pelaku usaha mikro dan warga kurang mampu, serta diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan kesehatan,” kata Ismail Namsa dalam rapat tersebut.
Hemat Anggaran, BRIDA Dilebur ke Bapperida
Sementara itu, perubahan regulasi perangkat daerah membawa pembaruan signifikan pada tata kelola birokrasi Pemkab Blitar. DPRD menyetujui penggabungan fungsi perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi ke dalam satu organisasi baru bernama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A.
Ismail Namsa menjelaskan, skema penggabungan ini dipilih ketimbang membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) secara terpisah demi menjaga kesehatan anggaran daerah dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
“Integrasi susunan perangkat daerah yang baru tersebut dinilai sebagai langkah tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) secara mandiri,” terang Ismail.
Pansus II turut mengingatkan Pemkab Blitar agar segera menerbitkan aturan teknis turunan, sekaligus mengawal proses perpindahan pegawai dan aset secara tertib agar fungsi riset tetap berjalan maksimal.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Menyambut pengesahan dua payung hukum tersebut, Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikannya di lapangan. Menurutnya, percepatan eksekusi Perda ini krusial agar dampak pembangunan segera dirasakan masyarakat luas.
“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif harus efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Wabup Beky.












