Blitar, ReportaseTimes – Polres Blitar bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum bagi aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Kademangan pada Rabu (11/11/2026).
Langkah preventif ini diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah Kabupaten Blitar.
Acara yang dikemas dalam bentuk pembinaan hukum interaktif tersebut berlangsung kondusif di Aula Suruhwadang, Kecamatan Kademangan. Melalui edukasi ini, diharapkan para aparatur desa dapat meminimalisasi potensi pelanggaran hukum serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan anggaran negara.
Agenda penting ini dihadiri langsung oleh jajaran Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kademangan, antara lain Camat Kademangan, Kapolsek Kademangan, serta pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) setempat. Selain itu, seluruh Kepala Desa dan jajaran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kademangan turut hadir sebagai peserta aktif.
Dalam sambutannya, Camat Kademangan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan langkah preventif yang diinisiasi oleh Polres Blitar dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Ia menekankan bahwa sinergi antara aparatur desa dengan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Sinergi ini sangat krusial agar program-program pembangunan desa dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan yang terpenting, para aparatur tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan,” ujar Camat Kademangan.
Memasuki sesi inti, perwakilan dari Tim Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Polres Blitar hadir sebagai narasumber. Mereka memberikan pemaparan komprehensif terkait rambu-rambu hukum dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, batasan-batasan regulasi yang berlaku, hingga pentingnya penguatan integritas bagi setiap aparatur pemerintahan.
Suasana penyuluhan menjadi semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab interaktif. Para kepala desa dan anggota BPD memanfaatkan momen tersebut untuk berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai kendala regulasi serta dinamika hukum yang sering mereka hadapi di lapangan. Dengan adanya ruang diskusi ini, para aparatur desa kini memiliki panduan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan roda pemerintahan di desa masing-masing.
