Blitar, ReportaseTimes – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang bertempat di Graha DPRD Blitar, Jawa Timur, Senin (30/3/2026)
Rapat Paripurna kali ini dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir pula unsur Forkipimda, Kepala OPD, Anggota DPRD, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD serta realisasi APBD 2025 berikut perubahannya.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Beky di hadapan peserta rapat. Senin (30/3/2026)
Beky menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025 difokuskan pada penguatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta pengembangan ekonomi lokal. Tema ini diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas strategis yang menjadi pedoman kebijakan daerah.
Menurut Beky, berbagai indikator pembangunan menunjukkan capaian yang cukup positif. Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin larut dalam euforia keberhasilan.
“Kami menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan pembangunan ke depan tentu semakin kompleks,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Beky juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, jajaran OPD, pemerintah desa, insan pers, serta tokoh masyarakat dan agama yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik, sekaligus ruang refleksi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis ke depan demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
